All for Joomla All for Webmasters
Thursday, December 14, 2017

Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan...

Tersangka Korupsi KONI Natuna Kembalikan Kerugian Negara Rp1,1 Miliar

  Catatan Berita Selengkapnya...     Upaya merugikan negara yang dilakukan oleh para tersangka KONI akhirnya terkuak. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan tersangka WN secara tidak langsung dengan mengembalikan kerugian negara senilai Rp 1,1 miliar. "Tersangka akhirnya mengembalikan kerugian negara Rp 1,1 miliar pada tanggal 10 April kemarin," kata...

Banyaknya Lahan Tidur di Bintan Jadi Perhatian Khusus Bupati dan DPRD Kabupaten Bintan

Catatan Berita Selengkapnya...     Banyaknya lahan tidur di Kabupaten Bintan menjadi perhatian khusus Bupati Apri Sujadi. Diharapkan lahan yang dimiliki perorangan atau perusahaan bisa dibangun dan bermanfaat untuk perekonomian. "Masih banyaknya lahan yang tidur di Bintan, memang menjadi perhatian khusus. Sehingga dalam waktu dekat Pemkab Bintan akan...

Pelindo Bayar DBH Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang Sebesar Rp4,5 M

Catatan Berita Selengkapnya...       PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang akhirnya membayarkan kewajibannya, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dari pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp4,590 miliar. Penyerahan DBH pas pelabuhan tersebut langsung diserahkan oleh General Manager (GM) Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I...

Pembentukan BUMDes Anambas Terkendala Kurangnya SDM

Catatan Berita Selengkapnya... Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing desa tersebut.‎ Pasalnya, untuk mengelola BUMDes harus memiliki management yang matang. Padahal, BUMDes sudah menjadi program nasional Pemerintah Pusat. "Persiapan (management) harus matang, karena BUMDes bergerak dibidang keuangan. Tentunya ini...

Pengesahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Terlambat

Catatan Berita selengkapnya...     Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Corruption Watch (LSM KCW Kepri) meminta Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menegakkan sanksi kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, atas molor dan terlambatnya pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. "Hal ini...

Pemko Batam Tunggu Pemeriksaan Jaksa

Catatan Berita selengkapnya...       Kepala Inspektorat Daerah Kota Batam, Heriman HK, enggan berkomentar banyak saat ditanya terkait kasus dugaan korupsi Rp1,5 miliar di Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsos) Kota Batam TA 2015 lalu. Menurut Heriman, kasus tersebut sudah bergulir ke ranah hukum karena sudah ditangani Kejaksaan...

Panitia Lelang Alkes Lingga Disidang

Catatan Berita selengkapnya...       Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang segera menyidangkan satu terdakwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 senilai Rp2,2 miliar, dengan terdakwa Syamsuri selaku Ketua...

Matriks Peratutan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MATRIKS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. Matrik Permendagri 13-2006 dan 21-2011 (SGA)
Free WordPress Themes, Free Android Games