All for Joomla All for Webmasters
Tuesday, November 12, 2019

MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA DAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Keuangan negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Akan tetapi dalam hal pengelolaan keuangan negara tersebutlah yang seringkali rentan diciderai dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Terkait pengertian dan...

KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisiennya uang negara yang digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Jika uang negara benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan rakyatnya maka akan makin tinggi tingkat kesejahteraan bangsa tersebut, sebaliknya jika uang negara tersebut...

Korupsi Pasar Modern Natuna Mantan Kepala Dinas PU Natuna dan Rekan Minta Pengampunan

Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah menerima pelimpahan berkas perkara kasus tindak pidana korupsi Pasar Modern Natuna dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau pada November Tahun 2018 lalu. Jaksa telah melakukan penuntutan, dan atas tuntutan dari Jaksa...

DPRD Lingga Diminta Selesaikan Permasalahan di RSUD Dabosingkep

Kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabosingkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau kian tidak kondusif, dikarenakan terjadinya keributan di RSUD tersebut yang berawal ketika salah satu mantan Pejabat keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berinisial Z yang bersama-sama dengan direktur RSUD tersebut datang dan...

DPRD Minta Gubernur Umumkan Hasil Audit Proyek Monumen Bahasa

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menyetujui rencana Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Melayu (MBM) di Pulau Penyengat. “Kita setuju. Karena itu memang kebutuhan,” ujarnya, Senin (18/2/2019). Namun Jumaga menyatakan sebelum proses penganggaran untuk...

Pimpinan PDAM Tanjung Batu Resmi Ditahan Kejaksaan atas Dugaan Korupsi

Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Karimun di Tanjung Batu menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Karimun Cabang Tanjung Batu. Kedua tersangka tersebut adalah Kepala Cabang PDAM Tanjung Batu berinisial...

Proses Seleksi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah

PENDAHULUAN Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi...

DIPA APBN 2019 untuk Kepulauan Riau Rp15,5 Triliun, Alokasi Dana Desa Ikut Alami Peningkatan

Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menyerahkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15,5 triliun. "DIPA APBN tahun 2019 untuk Provinsi Kepri meningkat Rp1,6 Triliun, jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,917 Triliun," kata...

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

PENDAHULUAN Berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota,  dilaksanakan  oleh  Kepala  Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut, diberi mandat rakyat...

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Periksa Pejabat BUMD Provinsi Kepulauan Riau

Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kembali memeriksa sejumlah pejabat terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana PT Pembangunan Kepri. PT Pembangunan Kepri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri yang sumber dananya berasal dari APBD Kepri 2007- 2010. Adapun jumlahnya mencapai...

Pembangunan Lanjutan Jalan Rewak-Kusik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Ajukan Anggaran ke Pemerintah Pusat Rp24 Miliar

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengusulkan dana Rp 24 miliar melalui penyaluran dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan tahap II Jalan Rewak-Kusik, Kecamatan Jemaja, yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 mendatang. Pasalnya, alokasi anggaran tahap I sekitar Rp 18 miliar...

Pendapatan Pajak dan Retribusi Naik, APBD Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 Menjadi Rp915,24 Miliar

DPRD Kota Tanjungpinang menyetujui APBD Perubahan tahun anggaran (TA) 2018 senilai Rp915,24 miliar yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua Suparno, didampingi Wakil Ketua I Ade Angga, Wakil Ketua II Ahmad Dani dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, Syahrul-Rahma serta sejumlah jajaran OPD dan anggota dewan...

Kerugian Negara Mencapai 4 Miliar, Polda Kepri Tetapkan Tujuh Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Modern Natuna

Ditreskrimsus Polda Kepri telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Ranai, Kabupaten Natuna. Para tersangka diduga menikmati uang negara sebesar Rp 4 miliar. Penasihat  hukum mantan  Kepala  Dinas Pekerjaan  Umum  (DPU)  Kabupaten Natuna Minwardi, Bambang Yulianto, mengatakan  saat...

Rapat Paripurna Persetujuan KUA-PPAS APBD-P 2018 Ricuh, Wakil Ketua I Dan II DPRD Kabupaten Lingga Walk Out

Rapat paripurna permintaan persetujuan dan penandatanganan MoU KUA1-PPAS2 APBD Perubahan  Kabupaten  Lingga  Tahun 2018  diwarnai  kericuhan.  Dua  petinggi  dari DPRD Lingga yakni Wakil Ketua I Kamaruddin Ali dan Wakil Ketua II Muddzair Zahid walk out dari ruang rapat, Senin (30/7/2018) sore. Catatan Berita Selengkapnya...

Polisi Akan Periksa Tiga Pimpinan DPRD Karimun Terkait Korupsi

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau akan memeriksa tiga pimpinan DPRD Karimun sebagai saksi dalam perkara korupsi anggaran perjalanan dinas di DPRD setempat. Catatan Berita Selengkapnya...

Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Masuk Bui

Karimun - Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun (Satreskrim Polres Karimun) akhirnya menahan mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Karimun itu ditahan...

Lima Aset Badan Pengusahaan (BP) Batam Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Kota Batam, Diverifikasi Tim Kepresidenan

Batam - Tim dari pemerintah pusat turun mengecek langsung fisik aset yang akan diserahkan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Jumat (20/4/2018). Lima aset yang dicek oleh tim tersebut ialah: TPA Telaga Punggur; Pasar Induk Jodoh; Masjid Raya Batam; Masjid...

Kenaikan Tarif Pajak Daerah Kota Batam, Asosiasi Pengusaha Minta Penundaan

Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan mulai menerapkan kenaikan tariff pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, hari Rabu (1/3). “Mulai diterapkan, Februari kan batas waktu terakhir (penundaan), kalau tidak ada  perubahan ya tetap jalan,” kata Kepala...

Gandeng Kantor Lelang Negara, Kabupaten Natuna Hibahkan Aset Sebesar Rp113 Miliar Kepada Kabupaten Kepulauan Anambas

Tarempa - Aset hibah dari Natuna ke Anambas mencapai Rp113 miliar. Syarif Ahmad, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, nilai hibah aset ini merupakan hasil penilaian dengan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini...

RSUD Embung Fatimah Kota Batam Kekurangan Stok Obat

Batam - Stok obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah kembali kosong. Masyarakat Kota Batam banyak mengeluh karena tidak adanya obat yang mereka butuhkan. Rencananya Komisi IV DPRD Kota Batam kembali akan memanggil Direktur RSUD Embung Fatimah. "Kita akan memanggil direkturnya. Semalam...

Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan...

Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun Usut Dana Aspirasi DPRD

Catatan Berita selengkapnya... Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mulai mengusut penggunaan dana aspirasi anggota DPRD Karimun Tahun Anggaran 2016, yang diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai langkah awal, pihak kejaksaan akan mempelajari dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait. “Belum ada laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana...

Tersangka Korupsi KONI Natuna Kembalikan Kerugian Negara Rp1,1 Miliar

  Catatan Berita Selengkapnya...     Upaya merugikan negara yang dilakukan oleh para tersangka KONI akhirnya terkuak. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan tersangka WN secara tidak langsung dengan mengembalikan kerugian negara senilai Rp 1,1 miliar. "Tersangka akhirnya mengembalikan kerugian negara Rp 1,1 miliar pada tanggal 10 April kemarin," kata...

Banyaknya Lahan Tidur di Bintan Jadi Perhatian Khusus Bupati dan DPRD Kabupaten Bintan

Catatan Berita Selengkapnya...     Banyaknya lahan tidur di Kabupaten Bintan menjadi perhatian khusus Bupati Apri Sujadi. Diharapkan lahan yang dimiliki perorangan atau perusahaan bisa dibangun dan bermanfaat untuk perekonomian. "Masih banyaknya lahan yang tidur di Bintan, memang menjadi perhatian khusus. Sehingga dalam waktu dekat Pemkab Bintan akan...

Pelindo Bayar DBH Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang Sebesar Rp4,5 M

Catatan Berita Selengkapnya...       PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang akhirnya membayarkan kewajibannya, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dari pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp4,590 miliar. Penyerahan DBH pas pelabuhan tersebut langsung diserahkan oleh General Manager (GM) Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I...

Pembentukan BUMDes Anambas Terkendala Kurangnya SDM

Catatan Berita Selengkapnya... Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing desa tersebut.‎ Pasalnya, untuk mengelola BUMDes harus memiliki management yang matang. Padahal, BUMDes sudah menjadi program nasional Pemerintah Pusat. "Persiapan (management) harus matang, karena BUMDes bergerak dibidang keuangan. Tentunya ini...

Pengesahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Terlambat

Catatan Berita selengkapnya...     Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Corruption Watch (LSM KCW Kepri) meminta Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menegakkan sanksi kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, atas molor dan terlambatnya pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. "Hal ini...

Pemko Batam Tunggu Pemeriksaan Jaksa

Catatan Berita selengkapnya...       Kepala Inspektorat Daerah Kota Batam, Heriman HK, enggan berkomentar banyak saat ditanya terkait kasus dugaan korupsi Rp1,5 miliar di Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsos) Kota Batam TA 2015 lalu. Menurut Heriman, kasus tersebut sudah bergulir ke ranah hukum karena sudah ditangani Kejaksaan...

Panitia Lelang Alkes Lingga Disidang

Catatan Berita selengkapnya...       Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang segera menyidangkan satu terdakwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 senilai Rp2,2 miliar, dengan terdakwa Syamsuri selaku Ketua...

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Anambas Terima Rp 31 M Dana Bagi Hasil Pajak Motor dan Rokok dari Provinsi Kepri

Anambas Terima Rp 31 M Dana Bagi Hasil Pajak Motor dan Rokok dari Provinsi Kepri

Matriks Peratutan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MATRIKS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. Matrik Permendagri 13-2006 dan 21-2011 (SGA)
Free WordPress Themes, Free Android Games